Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan sistem otonomi daerah sebelum dan sesudah berlakunya UU Cipta Kerja dan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah pasca-implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Sebelum UU Cipta Kerja, UU No. 23 Tahun 2014 memberikan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, dengan kewenangan daerah yang signifikan pada sektor strategis perizinan, pengelolaan SDA, dan penataan ruang. Namun, implementasinya dikritik karena menciptakan hiper-regulasi, birokrasi yang rumit, dan iklim investasi yang tidak kompetitif. UU Cipta Kerja merespons hal ini dengan menggeser paradigma menjadi "semi-sentralisasi" yang berorientasi investasi. Kewenangan strategis ditarik ke pusat melalui standarisasi (NSPK) dan sistem Online Single Submission (OSS). Hasil kajian menunjukkan bahwa pergeseran ini mereduksi peran Pemda dari 'policy maker' menjadi 'administrator' kebijakan pusat. Hal ini menimbulkan tantangan baru, meliputi tantangan yuridis (sinkronisasi regulasi), kelembagaan (transformasi peran), kapasitas (kesenjangan digital dan SDM), sosial (potensi konflik), dan fiskal (tekanan berat pada PAD).