Pertambangan timah di Pulau Bangka memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun aktivitas ini juga menimbulkan kerusakan ekosistem laut, khususnya di wilayah Pantai Matras. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kerusakan ekosistem laut akibat pertambangan timah di Pantai Matras serta mengidentifikasi dukungan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan Merilee Serril Grindle yang menganalisis dua variabel utama: isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung, Dinas ESDM, serta Lurah dan masyarakat Kelurahan Matras, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) melibatkan berbagai aktor lintas tingkatan pemerintahan dengan pembagian kewenangan yang jelas. RZWP3K memiliki tujuan yang spesifik dalam mengatur zonasi wilayah pesisir, melibatkan berbagai kepentingan stakeholder, dan didukung oleh sumber daya yang memadai. Dari aspek konteks implementasi, terdapat dinamika kekuasaan, koordinasi antar institusi, dan tingkat kepatuhan implementor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Kebijakan ini memberikan manfaat berupa kejelasan zonasi, pengurangan konflik lahan, dan perlindungan wilayah tangkap nelayan. Dukungan implementasi meliputi komitmen politik yang kuat, legitimasi hukum, koordinasi antar institusi, serta ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Sementara hambatan yang dihadapi mencakup kompleksitas struktur pemerintahan, keterbatasan anggaran terutama di tingkat kelurahan, perubahan regulasi yang mempengaruhi kewenangan, serta resistensi sebagian masyarakat yang bergantung secara ekonomi pada aktivitas pertambangan.