Korupsi masih menjadi salah satu persoalan terbesar dalam sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Meskipun berbagai regulasi dan lembaga penegak hukum telah dibentuk, praktik korupsi tetap merajalela. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dengan meninjau regulasi, peran lembaga penegak hukum, serta kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian memiliki kewenangan besar, efektivitas penegakan hukum seringkali terhambat oleh intervensi politik, kelemahan regulasi, dan rendahnya integritas aparat. Penegakan hukum terhadap korupsi akan efektif jika ada sinergi antar lembaga, perbaikan regulasi, serta penguatan budaya anti-korupsi dalam masyarakat.