Permasalahan hukum administrasi negara setelah amandemen UUD 1945 mengalami perkembangan signifikan dengan lahirnya lembaga-lembaga negara baru yang menurut hukum administrasi negara mempunyai fungsi pemerintahan untuk menjalankan negara. Lahirnya lembaga-lembaga baru yang mempunyai fungsi pemerintahan telah menggeser fungsi pemerintahan lembaga-lembaga yang sudah ada. Perkembangan hukum administrasi negara yang ditandai dengan lahirnya lembaga-lembaga baru menunjukkan dinamika kehidupan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Permasalahan ini diteliti dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Pokok permasalahan adalah pergeseran fungsi pemerintahan setelah amandemen UUD 1945 yaitu dengan lahirnya beberapa lembaga negara baru yang mempunyai fungsi pemerintahan. Data penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan jenis data sekunder. Data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil kesimpulan. Kesimpulan menunjukkan pergeseran fungsi pemerintah dalam hukum administrasi negara memberikan warna tersendiri dalam perkembangan hukum administrasi negara pasca amandemen UUD 1945. Lembaga-lembaga baru yang mendapat kewenangan akibat pergeseran fungsi pemerintah mempunyai kedudukan yang kuat sebagai lembaga yang secara administratif adalah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menjalankan pemerintahan. Sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, maka lembaga-lembaga baru itu sama halnya dengan lembaga-lembaga negara lainnya dapat melakukan perbuatan-perbuatan pemerintahan dalam menjalankan pemerintahannya.