Birokrasi sering dipersepsikan sebagai organisasi yang kaku dan lamban, namun tetap menjadi fondasi utama bagi negara modern untuk menjamin legalitas, kepastian prosedural, dan akuntabilitas. Artikel ini bertujuan menganalisis relevansi teori birokrasi Max Weber dalam konteks administrasi publik modern melalui studi literatur. Metode yang digunakan adalah kajian literatur terstruktur dengan tahapan: (1) perumusan pertanyaan kajian, (2) penelusuran artikel pada basis data ilmiah (utama: Google Scholar) menggunakan kombinasi kata kunci “Weberian bureaucracy”, “public administration”, “new public management”, “governance”, dan “digital government”, (3) seleksi melalui kriteria inklusi eksklusi, serta (4) sintesis tematik. Kebaruan artikel ini terletak pada pemetaan integratif yang membedakan “inti Weberian” (rule of law, hierarki, aturan tertulis, impersonalitas, dan merit system) dari lapisan adaptif administrasi publik modern. Temuan kajian menunjukkan: (1) prinsip Weberian tetap penting untuk konsistensi keputusan dan jejak akuntabilitas; (2) disfungsi seperti red tape dan goal displacement muncul ketika kepatuhan prosedural melampaui tujuan pelayanan; (3) paradigma modern mendorong orientasi hasil (NPM), koordinasi jejaring (governance), serta transformasi digital yang menuntut agilitas; dan (4) model hibrida/neo-Weberian menjadi jalur kompromi yang paling menonjol. Secara implikatif, reformasi birokrasi perlu menyeimbangkan kepastian hukum dengan penyederhanaan proses, kolaborasi, dan digitalisasi yang berpusat pada warga.