Penelitian ini membahas strategi komunikasi lingkungan dan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menangani krisis sampah jalanan pada masa Status Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk mengkaji pola komunikasi pemerintah, respons masyarakat, serta dinamika advokasi kebijakan dalam penguatan tata kelola lingkungan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur pemerintah daerah, aktivis lingkungan, pengelola bank sampah, serta masyarakat di wilayah terdampak, dan diperkuat dengan analisis dokumen kebijakan serta pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah masih bersifat top-down dan berfokus pada penyampaian informasi, dengan tingkat partisipasi masyarakat yang relatif rendah. Di sisi lain, advokasi kebijakan lebih banyak berlangsung pada level birokrasi tanpa dukungan publik yang kuat, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung reaktif dan berjangka pendek. Penelitian ini menyimpulkan bahwa belum terintegrasinya komunikasi lingkungan yang partisipatif dengan advokasi kebijakan yang inklusif menjadi hambatan utama dalam penanganan krisis sampah jalanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi dialogis dan advokasi berbasis dukungan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pengelolaan sampah yangberkelanjutan di Kota Tangerang Selatan.