Artikel ini membahas korupsi dan ruang lingkupnya dalam konteks Indonesia dengan pendekatan analitis berbasis studi literatur, telaah regulasi, dan sintesis data kelembagaan mutakhir. Fokus analisis mencakup definisi korupsi, kerangka teoretik, cakupan hukum dan kelembagaan nasional, bentukbentuk korupsi, sektorsektor yang terdampak, faktor pendorong, indikator pengukuran, dampak, serta instrumen antikorupsi dan praktik baik. Temuan menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia beroperasi pada spektrum yang luas: dari petty corruption dalam layanan publik hingga grand corruption yang melibatkan pengadaan, pembiayaan politik, sumber daya alam, dan korporasi. Indikator resmi dan semiresmi memperlihatkan bahwa masalah korupsi masih signifikan, baik pada level persepsi publik maupun pada penanganan perkara. Kasuskasus mutakhir di sektor pendidikan, energi, sawit, timah, dan peradilan menegaskan bahwa korupsi bersifat lintassektor dan sering kali tersambung dengan lemahnya akuntabilitas, tingginya diskresi, lemahnya pengawasan, dan konflik kepentingan. Artikel ini menyimpulkan bahwa strategi antikorupsi yang efektif harus menggabungkan penegakan hukum, reformasi institusional, transparansi data, digitalisasi proses rawan korupsi, penguatan audit, dan pelibatan masyarakat sipil sebagai mekanisme kontrol yang berkelanjutan