Penelitian ini bertujuan untuk membedah secara kritis kebijakan pendidikan Islam di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro melalui tinjauan teoretis politik dan etika pendidikan. Fokus kajian diarahkan pada dua dinamika utama: implementasi kebijakan digitalisasi birokrasi madrasah (EMIS dan ERKAM) serta problematika disparitas tata kelola antara madrasah negeri dan swasta. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis), artikel ini menguraikan bahwa kebijakan digitalisasi yang bersifat top-down sering kali mengabaikan kesiapan infrastruktur dan kapasitas SDM di tingkat akar rumput. Hasil analisis menunjukkan adanya kontradiksi etis di mana beban administratif digital yang berlebihan telah mendistorsi peran moral dan waktu interaksi guru terhadap peserta didik (alienasi profesional). Selain itu, terjadi ketidakadilan distributif dalam alokasi sumber daya antara madrasah negeri pusat kota dan madrasah swasta pinggiran Bojonegoro. Penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi kebijakan lokal yang berbasis pada etika kepedulian (ethics of care) dan kebijakan afirmatif asimetris demi mewujudkan kemaslahatan pendidikan Islam yang substantif.