Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan anggaran besar melalui Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 1015 untuk program Beasiswa Tidak Mampu demi memutus mata rantai kemiskinan daerah. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan birokrasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran Beasiswa Tidak Mampu Kabupaten Bojonegoro bagi mahasiswa dari keluarga rentan ekonomi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui studi dokumentasi regulasi dan wawancara mendalam dengan mahasiswa penerima manfaat, mahasiswa terdampak, serta organisasi daerah. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini berhasil meringankan beban biaya kuliah instan bagi penerima, efektivitasnya belum optimal akibat dua hambatan utama. Pertama, syarat kaku akreditasi program studi minimal B mendiskriminasi mahasiswa miskin yang terlanjur berkuliah di kampus lokal berakreditasi rendah. Kedua, masalah birokrasi klasik berupa keterlambatan pencairan dana tahunan menciptakan beban finansial baru bagi mahasiswa rentan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa intervensi kebijakan ini belum sepenuhnya tepat sasaran dan inklusif. Pemerintah daerah direkomendasikan untuk mereformasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pencairan dan memberikan fleksibilitas regulasi akreditasi khusus bagi kelompok miskin ekstrem.