Kebijakan sertifikasi guru merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk guru madrasah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi guru madrasah di Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif etika politik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi guru memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi dan motivasi kerja guru, serta peningkatan kualitas pembelajaran di madrasah. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala berupa ketimpangan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN, birokrasi administrasi yang kompleks, serta kurang optimalnya pengembangan kompetensi pasca-sertifikasi. Dalam perspektif etika politik, kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan kebijakan agar lebih adil, efektif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan Islam.