Kebijakan sertifikasi guru di Indonesia yang dirancang sebagai instrumen utama akselerasi mutu pendidikan nasional memicu restrukturisasi radikal dalam pola kerja birokrasi sekolah. Namun, di balik janji peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme, muncul diskrepansi struktural terkait pembagian beban kerja aktual. Penelitian kualitatif studi kasus kritis ini bertujuan menganalisis kesetaraan alokasi beban kerja antara guru bersertifikasi dan nonbersertifikasi ditinjau dari kacamata politik serta etika profesionalitas pendidikan. Pengumpulan data dilaksanakan melalui teknik wawancara mendalam, analisis dokumen portofolio sekolah, serta observasi regulasi pada Dinas Pendidikan, Kantor Cabang Dinas Wilayah Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag). Temuan riset mengonfirmasi eksistensi ketimpangan sistemik: guru bersertifikasi sangat memprioritaskan pemenuhan target administratif mengajar formal minimal 24 jam tatap muka seminggu demi validasi tunjangan profesi. Kondisi ini memaksa pihak manajemen sekolah untuk mendistribusikan beban kerja periferal non- instruksional, tugas kepanitiaan domestik, dan peran operator data pokok secara masif kepada guru nonbersertifikasi tanpa kompensasi finansial maupun penghargaan profesional yang setara. Berdasarkan analisis kritis teori keadilan distributif, ditarik kesimpulan bahwa regulasi legal-formal saat ini telah mereduksi nilai hakiki profesionalitas menjadi sekadar kepatuhan administratif-kuantitatif yang memicu disintegrasi iklim kerja organisasi. Rekomendasi penelitian menekankan urgensi redefinisi beban ekuivalen mengajar dan restrukturisasi insentif keadilan kontributif oleh instansi pembina.