Studi ini coba melihat secara kritis pola komunikasi politik elite era Prabowo–Gibran. Fokus kajian pada interaksi antara manajemen persepsi dan konstruksi otoritas simbolik. Menggunakan pendekatan kualitatif kritis-interpretif dan studi kasus, studi ini menganalisis data primer dan sekunder melalui teori framing, otoritas simbolik, dan teori etika diskursif. Temuan kajian menunjukkan bahwa strategi komunikasi terpusat dan repetitif berhasil mengonsolidasi legitimasi melalui produksi makna dan instrumentalisasi simbo kebangsaan. Namun, intensifikasi narasi potensial mengaburkan transparansi, mempersempit ruang deliberasi, dan menggeser legitimasi berbasis rasional-kritis ke konsensus terkelola. Kajian merekomendasi penguatan protokol etika komunikasi pemerintahan, transparansi data kebijakan secara proaktif, serta revitalisasi ruang publik deliberatif guna menjaga akuntabilitas diskursif dan kualitas demokrasi di era politik pascakebenaran.