Konsep restorative justice mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma atau cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal dan; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya. Pengaturan proses penyidikan berdasarkan restorative justice dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penhentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penerapan restorative justice dalam perkara narkotika di Indonesia dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice dapat diterapkan terhadap pecandu narkotika, penyalahguna, korban penyalahgunaan narkotika, ketergantungan narkotika, dan narkotika pemakaian satu hari, dalam hal memenuhi syarat seperti saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dan juga memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara. Adanya alternatif penyelesaian perkara melalui restorative justice dapat mewujudkan asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam perkara narkotika yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi.